 |
| Megawati Soekarno Putri dan SBY |
Tebar pesona bisa mempunyai dua pengertian yaitu :
Pengertian yang pertama adalah penampilan fisik seseorang yang dibuat agar menarik simpati pihak lain dalam berbagai tujuan diantaranya untuk menarik lawan jenis.
Pengertian yang kedua penampilan seseorang yang dibuat dalam menarik simpati pihak lain untuk satu tujuan diantaranya untuk tujuan politik. Mungkin ada pengertian yang lain yang dapat diketengahkan selain dua pengertian diatas.
Dalam tulisan ini ada 2 (dua) pengertian yang diketengahkan sehingga antar kedua pengertian tersebut ada perbedaan yaitu mengenai tujuan. Pengertian pertama, dengan beberapa tujuan sehingga terserah pihak lain yang melihat untuk memilih yang mana yang paling menarik. Pengertian kedua, dengan satu tujuan sehingga perlu upaya khusus dan dukungan yang maksimal, karena hanya satu tujuan yang harus dicapai.
Selanjutnya, apa yang salah dengan tebar pesona antara kedua kubu yang sedang bersaing? Tidak ada yang salah tentang istilah tebar pesona. Masalahnya tebar pesona selama ini tidak umum dalam istilah politik meskipun dalam arti harfiah dan maknafiah adalah untuk menarik simpati, yang selalu dilakukan oleh para tokoh politik. Bagaimana tentang saling tuduh dan tebar pesona antara kubu SBY dengan kubu Megawati? Hal tersebut syah-syah saja dalam sebuah persaingan di bidang politik yang masing-masing ingin memenangkan Pilpres 2014.
Untuk penggunaan kata poco-poco yang merupakan bentuk tari tradisional Indonesia, sangat lucu dan tidak menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik untuk mengkritik lawan politik, meskipun poco-poco adalah sebuah tari yang gembira dan musiknya enak didengar.
Jadi poco-poco yang digunakan dalam politik menjadi tidak enak untuk didengar. Dari dua istilah tersebut terkesan diantara kedua kubu terutama pada strata elitnya ada permusuhan dan akan berbahaya bila menyebar ke strata akar rumput yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Masyarakat Indonesia saat ini sedang dalam kondisi konflik yang perlu mendapatkan perhatian semua warga bangsa. Konflik yang terjadi sering disertai dengan tindak kekerasan telah meluas mulai dari antar rukun tetangga, antar kampung / desa sampai dengan antar elit politik nasional.
Orang banyak mengatakan itulah demokrasi dan bangsa Indonesia menjadi salah satu negara di dunia sebagai Champion of Democracy. Tetapi harus diingat bahwa demokrasi tanpa landasan hukum dan etika akan condong ke anarkhi.
Dapat menjadi tolak ukur bahwa proses demokratisasi yang terjadi di Uni Soviet dan RRC sangat berbeda dan diantara keduanya Uni Soviet mengalami kehancuran. Kemudian bagaimana Indonesia? Tidak perlu melihat Uni Soviet dan RRC karena Indonesia berbeda tentang latar belakang terbentuknya negara, sistem politik, perundang-undangan yang berlaku dan kondisi sosial budaya masyarakatnya.
Dan apa bila kita berkaca dari kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang hanya mampu bertahan beberapa ratus tahun berkuasa di Nusantara. Lalu bagaimana dengan Indonesia apakah dapat mencapai ratusan bahkan ribuan tahun atau hanya seratus tahun, bahkan kurang?
Kembali pada tebar pesona dan poco-poco yang muncul dalam suasana perpolitikan nasional. Para pakar politik nasional perlu memikirkan istilah tebar pesona menjadi istilah baru di dalam perpolitikan nasional, umpamanya apakah tebar pesona merupakan pra kampanye pemilu atau bagian dari kampanye pemilu? sedangkan poco-poco anggap saja sebuah tari dan lagu yang mengiringinya.
Menyimak dari persoalan tebar pesona, dan poco-poco tergelitik rasanya untuk membahas dan membandingkan dua kubu yang akan main dalam pentas Pemilu 2014 tanpa mempersoalkan gender.
Pertama : Dilihat dari penampilan pribadi dan tingkat intelegensia dan intelektualitas antara SBY dengan Megawati, pasti orang akan mengatakan SBY yang menang meskipun ada yang mengatakan saat ini tingkat popularitas SBY menurun. Hal lain yang dapat dibuktikan adalah SBY menang dalam Pemilu 2009 sebagian besar bukan karena peran Partai Demokrasi tetapi karena figur SBY. Di daerah-daerah yang tidak ada Partai Demokrat, SBY menang dan membawa Partai Demokrat yang baru berdiri dan belum solid menjadi partai politik yang cukup disegani.
Kedua : Dilihat dari dukungan partai politik Megawati lebih kuat dibanding SBY, karena Megawati didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sudah lama berakar di masyarakat.
Dibanding dengan PDIP, Partai Demokrat selama ± 9 tahun berdiri belum terasa kehadirannya di lingkungan masyarakat dalam arti belum mengakar. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa pengurus Partai Demokrat tingkat anak ranting tidak jelas keberadaannya bila dilihat dari kegiatannya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian dalam Pemilu 2014 SBY harus bekerja lebih keras dibanding Megawati untuk menyentuh masyarakat pada strata akar rumput. Masih ada waktu beberapa bulan untuk kubu SBY, tetapi Megawati lebih lincah dengan road shownya.
Ketiga : Dilihat dari program turun ke bawah dari kedua tokoh nasional yang sedang bersaing tersebut, dapat dilihat bahwa kubu SBY kurang memanfaatkan kedudukan SBY sebagai Presiden RI untuk aktif turun ke bawah menyentuh masyarakat dan hal tersebut memang keharusan seorang pemimpin dekat dengan rakyatnya sampai dengan dicintai oleh rakyatnya.
Apakah SBY dan Megawati sudah seperti itu sampai dicintai rakyatnya? Hal tersebut dapat dilihat dan dibuktikan dalam Pemilu 2014.
Keempat : Dilihat dari plus minus kedua pemimpin tersebut maka masing-masing masih mempunyai waktu untuk beberapa bulan kedepan untuk berbuat apa yang terbaik untuk bangsa ini dan memperbaiki kelemahan.
Apakah mereka akan berhasil? Kembali lagi kepada personality masing-masing pemimpin dan dukungan Partai Politiknya karena pemilihan Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai pemimpin bangsa yang akan memimpin semua kelompok masyarakat termasuk Partai Politik yang ada, maka perilaku yang baik harus ditampilkan.
Perlu dihindarkan persaingan yang dapat merangsang akar rumput ikut terbakar seperti contoh sikap sinisme, hujatan dan saling menjelekkan. Harapan bangsa ini kepada para pemimpin diantaranya adalah dapatnya para pemimpin itu santun dalam berucap dan memegang teguh etika politik sehingga membawa kesejukan di lingkungan bangsanya yang saat ini sudah tercabik-cabik karena konflik antar kelompok yang ada di masyarakat yang katanya, kondisi itu merupakan sebuah proses terbentuknya tatanan masyarakat yang demokratis dan penegakan Hukum yang berpegang teguh pada pancasila.
Misalnya dalam kasus Hukum, Komisaris Jendral Polisi djoko susilo, Wa Ode nurhayati, dan Ahmad Fathonah, dan yang terbaru kasus Hukum yang melibatkan Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) Akil Mochtar dan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah (Tb Caeri Wardhana alias Wawan).
Jadi bukan hanya tidak pidana korupsinya saja, melainkan tindak pidana pencucian uangnya yang harus ditelusuri, kemana aliran dana itu mengalir, dan siapa saja yang menikmatinya?. Pengusutan lebih jauh amat penting agar semua sisi skandal ini dapat terungkap jelas, dan transparan. Dan semua orang yang terlibat mesti dijerat dan diproses sesuai Hukum, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhindar dari tudingan melakukan tebang pilih.
Dugaan tindak pidana pencucian uang termasuk salah satu sisi gelap yang perlu ditelusuri. Tudingan yang sudah lama dipergunjingkan ini kerap kali muncul dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Ada tiga jenis pencucian uang dalam kasus korupsi.
Pertama, dilakukan langsung oleh pelaku. Disaat seseorang memiliki aliran dana transaksi yang sifatnya anonim dan cenderung berputar-putar pada beberapa rekening tertentu, seseorang ini patut diduga sedang melakukan awal pencucian uang. "Yurisprudensi” bahwa pelaku pencucian uang adalah pelaku korupsi utama secara langsung, seperti kasus Wa Ode Nurhayati.
Kedua, ada juga tindakan pencucian uang atau transaksi mencurigakan yang dilakukan bukan secara langsung oleh pelaku korupsi. Tapi, memakai orang lain sebagai perantara. Contoh pencucian uang yang memakai perantara semacam ini, bisa dilihat pada kasus Ahmad Fathanah.
Ketiga, ada kasus pencucian uang yang di mana seseorang menikmati tanpa mengetahui kalau itu merupakan hasil korupsi, misalnya dinikmati oleh istri dan keluarga pelaku, serta orang lain. "Ini juga bisa dilihat dari kasus Ahmad Fathanah dan Ds.
Jadi dapat disimpulkan, apabila yang dilakukan oleh SBY dan Megawati dengan memberikan dukungan Politisnya kepada Instansi Pemberantasan Korupsi, entah itu KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Artinya, SBY dan Megawati harus berani mengatakan siapa yang terlibat dalam kasus tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, harus diproses sesuai hukum.
Baik itu dilakukan oleh Jaksa, Polisi, Penyidik KPK, maupun Kader Partai Politik mereka sendiri. Dan dalam proses hukum yang melibatkan pejabat dan politikus, harus terang benderang dan tanpa ada Intervensi demi kepentingan politiknya.
Dan disisi lain, tidak ada alasan Komisi Pemberantasan korupsi, untuk rikuh membongkar dan mengusut tuntas dari hulu hingga hilir kasus-kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang mellibatkan Pejabat dan politikus partai penguasa, sekalipun. Karena dalam memberantas korupsi, siapapun yang terlibat tak perlu ditutup-tutupi atau dilindungi.
Andai ini terjadi, maka tebar pesona dan tarian poco-poco yang Megawati dan SBY lakukan, niscaya akan dapat menyentuh masyarakat pada strata akar rumput, kita tunggu dan kita buktikan pada pemilu 2014 (RML)
Posting Komentar