Data itu cukup mencengangkan. Ternyata, gaji para anggota DPR kita menempati urutan keempat terbesar di dunia. Menurut data yang diperoleh, seorang anggota DPR yang duduk di kursi legislatif itu setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 15.510.000. Itu pun masih ditambah dengan tunjangan listrik Rp 5.496.000, tunjangan aspirasi Rp 7.200.000, tunjangan kehormatan Rp 3.150.000, tunjangan komunikasi Rp 12 juta, dan tunjangan pengawasan Rp 2.100.000. Jika ditotal, setiap anggota DPR bisa membawa pulang Rp 46.100.000 per bulan atau mereka bisa mengumpulkan uang sebesar Rp 554 juta per tahun.
Jumlah Rp 554 juta per tahun di atas itu belum termasuk dengan gaji ke-13, dana penyerapan dan upah ikut serta dalam sidang yang digelar DPR. Gaji ke-13 yang diterima anggota setiap tahunnya sebesar Rp 16.400.000, dana reses atau aspirasi dapil yang didapat sebesar Rp 31.500.000.
Selain itu, dalam satu tahun sidang, ada empat kali reses. Jika ditotal, selama satu tahun dana reses totalnya sekitar Rp 118.000.000. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu dana intensif pembahasan rancangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000 setiap kegiatan serta dana kebijakan intensif legislatif sebesar Rp 1.000.000 setiap Rancangan Undang-Undang (RUU). Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir Rp 1 milyar. Pada tahun 2007, data yang diperoleh setiap anggota DPR menerima uang sedikitnya Rp 787.100.000 tiap tahun.
Tentu ini sangat ironis jika dibandingkan dengan kinerja mereka selama ini. Belum lagi jika kita masih melihat banyaknya perilaku korup yang mereka lakukan. Lihat saja foto-foto saat mereka melakukan sidang paripurna ini.
Pada kesempatan lain,ICW mengungkap data bahwa kalangan legislatif menduduki peringkat pertama terpidana kasus korupsi yang disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tercatat sebanyak 461 kasus korupsi disidang di Pengadilan Tipikor dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 6,4 triliun.
“Dilihat dari aktor atau pelakunya, terpidana dengan latar belakang legislatif menduduki urutan pertama yakni DPR dan DPRD sebanyak 234 kasus," ujar Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho saat Konpres di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta.
Kemudian urutan kedua, lanjut Emerson adalah pegawai dinas pemerintahan sebanyak 231 kasus, pegawai swasta 172 kasus. Kemudian staf pemerintahan 94 kasus dan mantan pejabat 57 kasus.
"Aparat penegak hukum masih kecil. Beberapa hakim dikhawatirkan tidak punya perspektif korupsi. Itu kejahatan luar biasa sehingga memvonis ringan, yang penting divonis," terang Emerson.
"Kita mendorong MA untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pengadilan Tipikor terkait kinerja, proses seleksi dan budget. MA seperti siapkan bom waktu dengan proses seleksi dan hakim tipikor yang tidak tegas/berani," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, menurut data Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang terbaru, Indonesia berada di peringkat keempat dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia. Data ini juga dikutip majalah Economist edisi 20-26 Juli 2013.
Nigeria menjadi negara dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia, yaitu 116 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya. Di urutan kedua, negara Kenya dengan pendapatan anggota DPR-nya 76 kali lipat dari pendapatan per kapita warga Kenya per tahun. Disusul di peringkat ketiga ada Ghana dengan pendapatan anggota legislatifnya 30 kali lipat lebih besar dari pendapatan per kapita penduduk Ghana.
Sementara Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah gaji anggota DPR-nya 18 kali lipat dari pendapat per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Data yang dirilis Ispa, gaji anggota DPR di Indonesia per tahun adalah USD 65.000. Dengan pendapatan per kapita dari data terakhir IMF yaitu USD 3.582, diketahui gaji anggota DPR di Indonesia adalah 18 kali pendapatan per kapita penduduk.
Data ini tentu menjadi jumlah yang mencengangkan, jika dilihat dari masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 saja, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Posting Komentar