PRABOWO & DINO BICARA PENDAKIAN EVEREST DI TWITTER, ISYARAT APA?

Dua bakal calon presiden, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan peserta Konvensi Capres Demokrat Dino Patti Djalal berbincang tentang penaklukan puncak gunung Everest di Twitter.

Perbincangan itu bermula ketika Dino dalam akun Twitter @dinopattidjalal, meminta bantuan kepada warga micro blogging untuk membantunya mencari tahu warga negara Indonesia pertama yang menaklukan puncak gunung tertinggi di dunia, Everest.

"TWEEPS mohon info : Siapa orang Indonesia yg menaklukkan Puncak Everest? Siapa yg punya dokumentasinya? Utk video clip Indonesia Unggul" kata Dino dalam akunnya.

Dua jam kemudian, Prabowo pun lantas membalas kicauan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) itu.

"Bung @dinopattidjalal, jika butuh nomor telepon Serka Asmujiono dan Tim Pendaki Everest 1997 bisa DM saya disini. http://youtu.be/aVpypIGgGxU" ujar Prabowo melalui akun @Prabowo08.

Dalam tweet-nya, mantan Danjen Kopassus ini pun melampirkan sebuah laman di Youtube berjudul "Visi Prabowo Subianto: Merah Putih di Puncak Gunung Everest", yakni cuplikan rekaman berdurasi 26 detik yang bergambar saat Sersan Kepala (Serka) Asmujiono dengan tim mendaki hingga di puncak gunung yang terletak di perbatasan Nepal dan Tibet itu.

Kendati percakapan Dino dan Prabowo tersebut singkat, namun mendapat sambutan beberapa pengguna Twitter lainnya. Misalnya dari akun @drikaaleksis. "@dinopattidjalal @Prabowo08 INDAHNYA KEBERSAMAAN.suko bana ambo"

Sementara menurut Putra Pratama, pemilik akun @pu_tra_, komunikasi dua bakal capres itu cukup akrab.

SBY Mau Menangkap Saya, Hanya Karena Beda Pendapat

SBY VS  Rizal Ramli

LIBASS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kuasa hukumnya melayangkan surat somasi kepada mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan, Rizal Ramli. Somasi dilakukan karena Rizal menuding adanya gratifikasi jabatan yang diberikan kepada Wakil Presiden Boediono atas bailout Bank Century.

Namun, Rizal Ramli membalas somasi itu dengan permintaan klarifikasi tentang status kuasa hukum SBY.

Rizal menceritakan, mulanya dia dan SBY adalah bersahabat. Persahabatan itu dimulai ketika Rizal turut membantu SBY sebagai tim sukses pada kampanye Pemilu Presiden 2004.

"Tadinya saya itu turut membantu menjadi Tim Sukses Wiranto dan Gus Dur. Lalu, saya dihubungi sama Pak SBY, saya diminta bantu dia," ujar Rizal di Jakarta, Senin (27/1/2014).

Namun, dalam perjalanan perpolitikan Indonesia, perbedaan pandangan atau perselisihan itu muncul, khususnya mengenai cara pandang sistem ekonomi.

Rizal mengaku dapat mengerti tuduhan-tuduhan hingga somasi yang dilakukan itu karena Presiden SBY sedang galau atas banyaknya masalah yang ada di pemerintahanya. Ia berharap Presiden SBY diberi kekuatan dan bisa melakukan introspeksi diri.

Rizal mengaku prihatin, sedih, sekaligus kecewa dengan SBY yang notabene-nya adalah sahabatnya, justru sampai hati menuduh hingga melakukan somasi kepada dirinya. Padahal, banyak sedikit Rizal merasa pernah membantu SBY.

"Saya bantuin dia pidato, 'Pro Growth Pro Job' itu dari kami. Waktu itu dia dipanggil jadi Menteri Pertambangan, dia memanggil saya. Sedih dia karena enggak mengerti tentang tambang. Lalu, saya yang menyusun program dia untuk satu tahun awal. Ketika SBY terpilih sebagai presiden tapi belum dilantik, dia panggil saya, karena saat itu stok BBM kurang dari dua hari. SBY takut pas dia dilantik tidak ada BBM. Saya bingung, kok dia tanya ke saya. Dia bilang, 'Saya percaya Pak Rizal bisa mengatasi'. Begitu," paparnya.

"Makanya, sekarang saya bingung, kok bisa-bisanya dia mem-begini-kan saya. Saya betul-betul enggak mengerti. Tega-teganya, kita kan cuma berbeda pendapat, kok ya jadi mau nangkep saya seperti ini?" imbuhnya.

Rizal menegaskan, akan terus bersikap kritis bila ekonomi Indonesia terus dibawa ke arah neoliberal. Ia pun sudah siap terhadap berbagai risiko atas kritik tersebut, termasuk dibui.

"Sikap kritis saya sudah sejak mahasiswa. Saya pernah dipenjara di Sukamiskin. Ingat, ini bukan negara otoriter," tegasnya. 

Hasto Kristianto: Tolak Dana Saksi Dibiayai Negara

Wasekjen PDIP Hasto Kristianto

LIBASS - PDI Perjuangan memutuskan untuk menolak dana saksi yang akan dibiayai negara. Wasekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan sebagai partai yang memiliki semangat gotong royong serta upaya mewujudkan kedaulatan partai, maka pihaknya menolak dana saksi tersebut.

Hasto menyebutkan DPP Partai juga menolak pelaksanaan pemilu presiden dan wapres di luar negeri yang pelaksanaannya mendahului pelaksanaan pemilu di dalam negeri.

"Pemerintah seharusnya lebih memastikan bagaimana agar bersama KPU dapat mengupayakan pemilu berjalan lebih jurdil dan demokratis," kata Hasto ketika dikonfirmasi, Senin (27/1/2014).

Ia mengatakan saksi PDI Perjuangan dipersiapkan tidak hanya untuk mengawal seluruh tahapan pemungutan suara dan pengamanan perolehan suara. Tetapi, juga diperlukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk kecurangan.

"Stimulus yang diberikan melalui uang negara sangat lah tidak sesuai dengan upaya mewujudkan kedaulatan dan keberdikarian partai politik. Jangan sederhanakan saksi hanya dari aspek dana saksi," ungkapnya.

Hasto mengatakan tugas saksi akan lebih ringan selama pemilu berjalan jujur dan adil.

"Jadi sebaiknya Pemerintah membantu KPU saja agar persoalan dapat segera selesai, dan tidak ada aparat Pemerintah yang berpihak pada partai-partai tertentu," imbuhnya.

JK: Konstelasi 2014 di Tangan Ketum PDIP Megawati

Mantan Wapres J K

LIBASS - Mantan ketua umum Partai Golkar, Jusuf Kalla mengatakan konstelasi politik 2014 berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

JK melihat dalam semua survei, hampir dipastikan PDI Perjuangan unggul. Parpol berlambang banteng moncong putih itu mendapat keuntungan karena faktor Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Selain itu, pemerintahan sekarang yang dianggap tidak berhasil akan menaikkan pamor partai oposisi. PDI Perjuangan mempunyai peluang besar untuk terpilih kembali di Pemilu 2019 jika bagus dalam pemerintahan.

"Hasil survei boleh sama, tapi penentu konstelasi pada 2014 ini Bu Mega. Bukan Golkar, Demokrat dan Gerindra," katanya dalam siaran tertulis, Senin (27/1).

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu juga memprediksi hanya ada maksimal tiga calon presiden di Pilpres 2014. Partai-partai menengah hanya akan ikut arus koalisi.

Akbar Tanjung: Silakan Anas Buka Halaman Berikut dan Seterusnya

Anas Urbaningrum & Akbar Tanjung

LIBASS - Mantan Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, kekeuh tidak bersalah. Ia menyebut penetapannya sebagai tersangka pada 2013 lalu baru halaman pertama dalam hidupnya. Anas diminta membuka halaman selanjutnya.

"Apa yang dikatakan Anas, bahwa persoalan yang dihadapinya banyak lembaran-lembaran yang belum terbuka. Mungkin ini baru lembaran pertama. Silakan mungkin ada halaman kedua,  halaman ketiga," ungkap politisi senior Golkar, Akbar Tanjung di Jakarta, Minggu (19/1/2014).

Akbar secara pribadi mengaku prihatin apa yang menimpa yuniornya tersebut di Himpunan Mahasiswa Islam. Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar berharap, Anas bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Ia juga mendorong Anas membongkar kasus korupsi lainnya jika tahu.

Ia mengaku tidak setuju jika kasus Anas yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bentuk politisasi penegak hukum. Kubu Anas melihat bukti status penahanan Anas didasari pada sejumlah kasus lainnya, tapi tak disebutkan KPK. Menurut Akbar, KPK punya alasan menyebut Anas juga disangka kasus lain di luar Hambalang.

"Jadi, saya kira terlalu naif kita mengatakan Anas sengaja dijadikan tersangka oleh KPK. Berarti seolah-olah KPK bisa diintervensi. Saya kira tidak mugkin KPK sampai mau diintervensi seperti itu," tegas Akbar.

Akbar menambahkan, memang tempo hari Anas pernah mengatakan ibarat bayi yang kelahirannya tidak dikehendaki, sebagai analogi jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tak dimaui SBY. Sehingga muncul persepsi hubungan keduanya tak akrab.

"Tapi itu tidak bisa djadikan dasar Pak SBY menyuruh KPK untuk membuat Anas tersangaka. Saya kira tidak semudah itu," papar Akbar, yang meminta publik menunggu penentuan Anas bersalah atau tidak dalam sejumlah kasus lewat putusan persidangan.

Gita Wirjawan: Saya Setia pada Konvensi Demokrat

Pesrta konvensi Partai Demokrat

LIBASS - Jakarta, Beberapa partai politik mulai mengikuti jejak Demokrat, menggelar konvensi untuk mencari bakal calon presiden (capres) yang berlaga di Pemilu 2014. Meski belum menerima tawaran dari partai lain, salah satu bakal capres Gita Wirjawan mengaku akan setia mengikuti Konvensi Partai Demokrat. 

Peserta Konvensi Partai Demokrat  yang juga menjabat sebagai menteri perdagangan tersebut mengaku akan terus mengikuti semua proses konvensi hingga tuntas bersama partai berlambang bintang mercy itu. "Kalaupun ada (tawaran dari parpol lain) saya akan tetap setia dengan proses Konvensi Partai Demokrat. Selain mengikuti arahan dari Presiden SBY, itu juga sudah menjadi prinsip saya menghormati Partai Demokrat," kata Gita ditemui di Jakarta, Kamis malam 21 November 2013. 

Rasa hormat itu ditunjukkan Gita sebagai rasa terima kasihnya kepada partai besutan Presiden SBY yang menyediakan platform baginya untuk bisa ikut dalam proses politik. 

Ditanya perihal kurang tingginya elektabilitas pelaksanaan konvensi, Gita tak terlalu berkecil hati. Dia menyebut masih ada waktu untuk membuat konvensi Demokrat lebih menarik oleh seluruh peserta. Dia pun mengaku telah berdiskusi dengan SBY untuk menaikkan elektabilitas Konvensi Partai Demokrat. Caranya?

"Caranya, dengan sering menyapa rakyat. Roadshow setiap hari dengan bekerja sebagai Menteri Perdagangan yang ngurusin harga sembako, bicara mengenai WTO, AEC, perlindungan konsumen, konsumen cerdas, harga yang terjangkau dan masih banyak lagi," papar Gita. 

Ditanya soal kemungkinan dia akan berkolaborasi bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam ajang Pemilihan Presiden 2014 mendatang, Gita mengaku tak ingin berspekulasi. "Terlalu dini untuk berspekulasi," kata dia. 

Wacana pemasangan Gita sebagai calon Wakil Presiden bagi Joko Widodo menyeruak ketika dia tertangkap media kerap memuji mantan Wali Kota Solo tersebut. Saat itu Gita memuji cara Joko Widodo menyapa dan merangkul rakyat. "Rasanya berbeda sekali," tutur Gita saat itu. 

KUAK: Negara terancam kehilangan aset BUMN bila MK kabulkan gugatan

Ilustrasi

LIBASS - Saat ini, total aset seluruh Badan Usaha Milik Negara tercatat Rp 3.500 triliun dengan jumlah BUMN sebanyak 141 BUMN pengelolaannya terancam terpisah dari keuangan negara. Ancaman ini muncul setelah adanya pengujian pasal 2 huruf G dan huruf I UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 6 ayat 1, pasal 9 ayat 1 huruf B, pasal 10 ayat 1 dan 3 huruf B, pasal 11 huruf A UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) yang terdiri dari IBI, LIMA, ICW, TePI dan LSM lainnya amat mengkhawatirkan permohonan gugatan di MK tersebut. Jika BUMN dipisahkan dari keuangan negara disinyalir hanya dijadikan sebagai sapi perah untuk dana politik pemilu 2014.

"Kekhawatiran masyarakat saat ini sesungguhnya bahwa jika BUMN terpisah dari keuangan negara adalah bukan jalan keluar untuk menyelamatkan BUMN dari lingkaran sapi perah (korupsi) dari politik untuk dana politik," ujar Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Apung Widadi dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (17/11).

Menurut Apung, pengujian perkara di MK tersebut memang sah sesuai dengan konstitusi. Namun, dari sisi substansinya sangat mengkhawatirkan jika gugatan tersebut dikabulkan oleh MK.

"Negara berpotensi kehilangan aset dari BUMN. Jika pengujian tersebut dikabulkan maka secara otomatis aset BUMN baik yang diperoleh dari suntikan negara melalui penanaman modal negara setiap tahun maupun dari keuntungan bisnis akan beralih kepada pihak yang dikelola di luar keuangan negara," terang Apung.

Permasalahan kedua, lanjut Apung, penerimaan negara non pajak dari BUMN akan menyusut. Selama ini penerimaan negara dari sektor non pajak BUMN diperoleh dari setoran deviden (pembagian laba) BUMN dan privatisasi.

"Lalu, bagaimana menjamin nilai setoran dividen BUMN sesuai modal (saham) milik pemerintah? Penyimpangan di tubuh BUMN sulit dihindari tanpa pengawasan negara. Modus penggelembungan laba BUMN untuk memperoleh bonus sudah pernah diendus oleh BPK," jelasnya.

Yang perlu diketahui, saat ini persidangan perkara pengujian tentang keuangan negara sudah memasuki tahap akhir di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, dari resume perkara tersebut disinyalir permintaan pemohon akan dikabulkan MK. Sebagai pemohon adalah Forum BUMN, Biro Hukum Kementerian BUMN dan The Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia (PPMSUI).

ICW curiga Dahlan dan Menkeu akan jadikan BUMN sapi perah di 2014

Donal Fariz 

LIBASS - Saat ini persidangan perkara pengujian tentang pengelolaan BUMN dari keuangan negara secara terpisah sudah memasuki tahap akhir di Mahkamah Konstitusi. Namun, jika BUMN dipisahkan dari keuangan negara disinyalir hanya dijadikan sapi perah untuk dana pemilu 2014.

"Saya mencurigai menteri BUMN dan menteri keuangan merestui gugatan ini," ujar peneliti ICW Donal Fariz dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (17/11).

Donal menegaskan, sinyalemen kedua menteri tersebut mengamini gugatan di MK lantaran sikap yang ditunjukkan tidak tegas.

"Padahal permohonan ini sangat membahayakan negara. Seharusnya negara melakukan perlawanan secara proporsional. Namun, kita lihat terjadi sekarang ini, menteri keuangan dan BUMN tak memberikan sikap serius dan tak waspada akan gugatan ini," jelas Donal.

"Ada kekhawatiran besar kalau ini dikabulkan kami khawatir ke depan seolah jadi angin surga bagi perampokan dan pembajakan BUMN. Kalau ini dikabulkan MK, maka mengabulkan praktik perampokan tersebut," tegasnya.

Hingga saat ini total aset seluruh Badan Usaha Milik Negara tercatat Rp 3.500 triliun dengan jumlah BUMN sebanyak 141 yang secara pengelolaan terancam terpisah dari keuangan negara. 

Ancaman ini muncul setelah adanya pengujian pasal 2 huruf G dan huruf I UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 6 ayat 1, pasal 9 ayat 1 huruf B, pasal 10 ayat 1 dan 3 huruf B, pasal 11 huruf A UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PKS: Bung karno Istrinya Banyak Tapi Tidak Korupsi

Hidayat Nur Wahid

LIBASS - Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid tidak sependapat dengan ungkapan Ketua DPP Demokrat Sutan Bathoegana soal ciri-ciri koruptor beristrikan banyak.

Hidayat menambahkan, dirinya juga tidak tersindir dengan apa yang disampaikan Sutan. Meski PKS merupakan partai yang membolehkan dilakukan poligami alias beristri banyak.

"Soekarno kan istrinya lebih dari satu tapi nggak korupsi. Dia mau sindir siapa? Apa mau nyidir Bung Karno yang istrinya banyak?" kata Hidayat saat berbincang-bincang dengan media, senin (11/11/13).

Menurut Ketua Fraksi PKS ini, analogi Sutan ini terlalu naif. Bukan permasalahan berapa jumlah istri, namun niatan korupsi seseorang bisa muncul kepada siapa saja tanpa melihat jumlah istrinya.

Dijelaskannya, pada kenyataannya tidak bisa dipastikan pria dengan istri banyak selalu melakukan korupsi, banyak juga pria yang beristri banyak tidak korupsi atau sebaliknya, pria beristri satu tidak korupsi, tapi nyatanya ada saja pria yang beristri satu yang melakukan korupsi.

"Terlalu naif kalau korupsi dikaitakan dengan istrinya berapa. Kalau dilihat internal mereka, orang demokrat yang tersangkut korupsi kan istrinya cuma satu, misalnya Pak Andi Mallarangeng, Pak Anas Urbaningrum, ya mereka istrinya satu, nyatanya mereka korupsi," ujarnya.

Untuk diketahui, politikus Demokrat Sutan Bhatoegana sebelumnya menyebut kalau pejabat yang melakukan korupsi punya ciri-ciri khusus. Yaitu adalah pria yang memiliki istri lebih dari satu. Sebab, menurutnya dengan istri yang lebih dari satu sudah barang tentu kebutuhannya lebih besar. 

FPI: Sutan Bhatoegana Gak Ngerti Agama

Habib Selon

LIBASS - Terkait pernyataan Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menuai kritik keras. Sutan mengatakan ciri-ciri seorang koruptor adalah beristri lebih dari satu (poligami).

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyebut pejabat yang melakukan korupsi mempunyai ciri-ciri khusus yaitu memiliki istri lebih dari satu. Sebab, menurutnya dengan istri yang lebih dari satu sudah tentu kebutuhannya lebih besar.

"Itu pernyataan bodoh, gak ngerti agama," ujar Ketua FPI Jakarta, Habib Salim Alatas kepada media, Selasa (12/11/2013).

Habib Selon, (Habib Salim Alatas-red) menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tak ada kaitannya dengan poligami. "Orang korupsi, mencuri itu emang sudah tingkah lakunya yang begitu. Kalau dikait-kaitkan begitu salah. Tidak bisa dikaitkan dengan ayat Alquran atau sunnah Rasul," tegasnya.

Oleh karenanya, Habib Selon mengimbau kepada para pejabat di negeri ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah.

"Ngaji yang benar, belajar ilmu, jangan koran mulu dibaca, Alquran dibaca. Dekat dengan ulama yang istiqomah. Ulama yang ucapan dan perbuatanya sepadan." tuturnya.

Habib mengaku heran dengan perbuatan pejabat saat ini. Mereka berani melanggar sumpah jabatan demi mengejar kesenangan duniawi.

"Disumpah pakai Alquran tapi kelakukanya melenceng dari Alquran. Kalau orang kaya gitu kitabnya bajaj, kiblatnya bemo," tegasnya.