Sampai Kapan Tukang Galian Kabel Bisa Seenaknya Merusak Trotoar?

Aliman Aat 

LIBASS - Pekerja galian kabel menjadi musuh kota. Mereka merusak trotoar dan jalan seenaknya. Selesai pekerjaan, mereka cuek saja tak memperbaiki seperti semula. Tanpa rasa bersalah!

"Ini perusakan fasilitas negara," kata anggota Komisi D Aliman Aat saat berbincang dengan detikcom, Senin kemarin.

Ucapan Aliman ini sejalan dengan apa yang disampaikan Wagub DKI Basuki T Purnama. Bahkan Ahok bersikap lebih keras, dia meminta agar kontraktor yang melakukan galian kabel dipidana karena merusak fasilitas Pemda.

"Sudah bagus, digali, dijebolin lagi. Gak dibalikin lagi. Dibalikinnya asal-asalan. Kontraktor juga sama, perbaikan jalan sudah ditumpukin pembatas jalan dibiarkan saja," jelas Ahok.

Entah apa yang ada di kepala para kepala proyek galian kabel itu. Apa mereka tak merasa merusak fasilitas umum? Apa mereka tak merasa bersalah ketika menggali dan tak memperbaiki lagi?

Boleh ditengok, di trotoar atau di jalan saja misalnya, berapa banyak yang sudah menjadi korban karena terperosok lubang galian kabel? Berapa banyak pejalan kaki yang terpaksa turun ke jalan menghindari lubang galian kemudian terserempet kendaraan?

Tak sedikit pembaca detikcom yang menyampaikan surat elektronik ke redaksi@detik.com mengeluh soal galian kabel itu. Tak hanya di Jakarta, di Depok, Bekasi, dan Bogor para tukang galian kabel meninggalkan begitu saja pekerjaannya.

Sampai kapan mereka bisa berbuat seenaknya, merusak Trotoar?

Jokowi Dianggap Pro Rakyat, Pengusaha Sumbang 10 Transjakarta dan Rp 6 Miliar

Gubernur Jokowi

LIBASS - Dianggap prorakyat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapatkan perhatian dari Tahir Foundation. Kumpulan pengusaha yang bergerak di bidang kemanusiaan itu menyumbang 10 bus transjakarta dan uang sebesar Rp 6 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk warga korban banjir.

"Kami bantu hanya karena Pak Jokowi. Dia itu prorakyat, jujur, dan lugas," ujar Ketua Tahir Foundation, Tahir, kepada wartawan di kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2014).

Tahir menjelaskan, hibah kepada rakyat melalui Pemprov DKI adalah kali pertama yang dilaksanakan oleh pihaknya. Pada masa pemerintahan sebelumnya, Tahir Foundation biasanya langsung membantu warga DKI Jakarta atau lainnya yang membutuhkan.

Tahir mengakui, pembangunan kota haruslah mengikutsertakan semua bagian di dalamnya. Pengusaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dinamisasi sebuah kota. Apalagi di bawah kepemimpinan Jokowi-Basuki, DKI Jakarta perlahan-lahan mulai berbenah. Sudah sepatutnya pengusaha turut serta di dalamnya.

"Kalau kami hanya mampu 10 bus, tapi kan harusnya gotong-royong. Kalau satu grup saja 10 bus. Kalau ada 100 pengusaha, coba bayangkan ada berapa bus lagi kayak gitu," tutur Tahir.

Soal pemberian bus, Tahir mengatakan akan mencocokkan spesifikasi bus transjakarta yang sesuai standar Pemprov DKI. Jika sudah sesuai, pengusaha akan mendatangkannya.

Rencananya, pola pengelolaan bus tersebut diterapkan sistem bagi-bagi antara Pemprov DKI dan pengusaha. Bahan bakar gas ditanggung Pemprov DKI, sementara sumber daya manusia mulai dari sopir dan kondektur diadakan oleh para pengusaha itu.

Adapun uang Rp 6 miliar untuk korban banjir rencananya akan disalurkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk kemudian disalurkan ke korban banjir di Jakarta. Dari pendataannya, warga korban banjir paling banyak membutuhkan air bersih, perlengkapan kebersihan rumah, hingga bahan makanan.

"Prinsip penyaluran bantuan yang efektif adalah tepat jenis, tepat mutu, dan tepat sasaran. Kami percaya Pemprov DKI punya data lengkap dan kapabilitas menyalurkan bantuan untuk warga yang benar-benar membutuhkan," tandasnya.

3 Poin Keluhan Warga DKI untuk Jokowi-Ahok

Ilustrasi (foto: google)

LIBASS - Jakarta, 3 poin yang paling sering dikeluhkan warga DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wagubnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 3 Poin ini muncul dalam hasil rembuk Provinsi DKI Jakarta 2013 yang secara resmi dilaporkan hari ini. Apa saja keluhan-keluhan warga itu?

"Yang paling urgent ada yang menyangkut infrastruktur fisik, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), dan sosial ekonomi. Itu poin-poin pentingnya," beber Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Irmansyah di Balaikota, Jakarta, Kamis, (12/12/2013). "Tapi poin-poin yang lain ada di kebijakan publiknya, dan lain-lain."

Dia menuturkan, infrastruktur fisik difokuskan pada 3 masalah utama, yaitu sampah, drainase, dan transportasi. Sementara untuk pelayanan dasar, warga menyoroti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). 

Kurangnya prasarana dan sarana pelayanan KJS serta seringnya pengguna disepelekan menjadi keluhan warga Jokowi itu. Selain itu KJP juga dinilai masih salah sasaran tanpa disertai pengelolaan dan pengawasan yang baik.

"Untuk sosial ekonomi, salah satunya warga juga rekomendasikan perlunya SOP (prosedur operasional standar) dan SPM (standar pelayanan minimal) pelayanan publik," ujarnya.

Irman menyatakan, semua hasil rembuk itu nantinya akan dibahas kembali. Dan tak menutup kemungkinan bakal menjadi rumusan kebijakan yang membantu Pemprov DKI membuat program pada 2015 mendatang.

"Ini kan memang pertama kali kita adakan, jadi kita mencari betul-betul formatnya seperti apa, paling tidak kan sekarang sudah terlihat bahwa ini menjadi ruang untuk publik dengan segala segmen yang ada di masyarakat," pungkas Irmansyah.

Gubernur Jokowi Buka Lelang Jabatan Kepala Puskesmas dan Kepsek Mulai Hari Ini

I Made Karmayoga

LIBASS - Jakarta, Gubernur DKI Jakarta yang biasa disapa Jokowi kembali melakukan seleksi dan promosi terbuka untuk. Setelah jabatan walikota dan lurah, kali ini giliran jabatan kepala puskesmas yang akan dilelang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga mengatakan, pelaksanaan lelang kepala puskesmas mulai dibuka pendaftarannya sejak hari ini hingga 10 Desember, serentak dengan pelaksanaan lelang kepala sekolah. Ada 44 kursi kepala puskesmas yang akan dilelang di tingkat kecamatan.

"Ini tujuannya untuk melakukan reformasi birokrasi di Pemprov DKI. Perombakan pada sistem peraturan, kelembagaan, serta sumber daya," jelas Made di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2013).

Made menjelaskan, bagi yang ingin mendaftar persyaratannya adalah PNS DKI minimal golongan IIIC dan sudah bekerja minimal 5 tahun di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, atau Rumah Sakit Khusus Daerah.

Kemudian, peserta juga harus lulusan S1 di bidang kesehatan atau keperawatan termasuk dokter gigi dan umum. "Untuk kepala Puskesmas yang sekarang menjabat wajib ikut," ujar Made.

Peserta nantinya harus melewati seleksi administrasi pada saat pendaftaran. Kemudian, bagi yang lolos akan ada tes pengetahuan umum.

Pada tahapan tes terakhir, Pemprov DKI akan melibatkan pihak ketiga seperti dari kepolisian, psikiater, serta konsultan untuk mencari 44 lulusan terbaik.

Wartawan KPK Boikot Abraham Samad Cs

Ketua & Wakil ketua KPK

LIBASS - Jakarta, Ratusan wartawan yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memboikot pimpinan KPK yang akan menggelar konfrensi pers terkait pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dalam penyidikan kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Mereka memprotes sikap tertutup yang dilakukan KPK dalam memeriksa Boediono yang diduga banyak mengetahui korupsi di kasus Bank Century

"Saya minta teman-teman meletakkan semua alat rekaman, foto, dan kamera dan kita sama-sama keluar, karena KPK sudah bersikap diskriminasi terhadap media," kata salah seorang wartawan, Dea, yang mewakili para wartawan di auditorium KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2013).

Aksi boikot terjadi saat pimpinan KPK sudah siap menjelaskan soal pemeriksaan Boediono. Hadir dalam konfrensi pers tersebut Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Juru Bicara KPK Johan Budi, dan Deputi Penindakan dan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan, Wareh Sadono.

Namun, sebelum Pimpinan KPK menjelaskan soal Boediono, para wartawan memboikot mereka. Dea menyatakan wartawan-wartawan yang bertugas di KPK betul-betul kecewa dengan sikap tertutup petinggi komisi antikorupsi tersebut.

"Pimpinan kenapa tetap diam sedangkan pemeriksaan itu tetap terjadi. Kenapa Pimpinan merahasiakan. Ada apa?," ujar Dea.

Melihat reaksi wartawan yang sepertinya tak disangka-sangka, Bambang Widjojanto, Abraham Samad, dan Johan Budi terkejut. Wajah mereka terlihat pucat namun mereka berusaha tersenyum menyembunyikan rasa itu.

Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono diperiksa KPK, Sabtu 23 November di Istana Wakil Presiden. Namun, berita pemeriksaan Boediono sempat memancing isu tak sedap. KPK mendadak begitu tertutup dalam memberi informasi soal detail pemeriksaan mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

Konfirmasi justru datang dari Boediono langsung. Boediono membenarkan telah diperiksa terkait kasus Century.

"Fokus pemeriksaan pada FPJP, pertanyaan banyak dan saya jawab setuntas mungkin dari awal sampai masa setelah bailout. Ini ada rincian pertanyaan, saya jelaskan secara tuntas," kata Boediono dalam konfrensi pers di kantornya.

Boediono diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi tersangka Bank Century, Budi Mulya. Budi Mulya merupakan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia ketika bailout Century dikucurkan. Dia disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait kucuran dana bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Bersama Gubernur DKI Jokowidodo, Polsektro Tambora Gelar Pengamanan Saat Karya Bakti TNI AD

Gubernur DKI Joko widodo bersama Muspida setempat

KapolsektroTambora Kompol Dedy, Sik. M.siPada hari Kamis,(15/11/13) memberikan instruksi kepada Jajarannya melalui Wakapolsektro Tambora Akp H. Hasan. AB.Spd untuk melaksanakan Pengamanan Penyelenggaraan Karya Bhakti TNI AD.

Bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta menggelar pasukan yang terdiri dari berbagai elemen yang berpusat  disamping MallSeason City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sekitar 7500 (tujuh ribu lima ratus) personil gabungan yang  terdiri dari personil TNI AD  sebanyak 5000 (lima ribu) personil ditambah elemen dari masyarakat / ormas sebanyak  2500 (dua ribu lima ratus) orang, mengikuti jalan nya apel Gelar Pasukan Karya Bhakti yang diselenggarakan oleh TNI AD bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

Apel gelar Pasukan tersebut, selaku Inspektur upacara dipimpim oleh Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad),  Mayjen TNI  Meris. W. Dalam amanatnya wakasad menyampaikan arahan dari Kasad TNI AD Bpk. Jendral  Budiman, perihal  Karya Bhakti Manunggal TNI dengan Rakyat dalam bentuk membersihkan lintasan kali ciliwung dari sampah yang mengakibatkan banjir, kegiatan dimulai dari sungai / kali Manggarai , fly over KS Tubun,  Roxi,  Jembatan Dua, sampai ke Muara Karang  Pluit Jakarta Utara.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Ir.  Joko Widodo.

Dalam pelaksanaanya Wakasad dan Gubernur DKI Jakarta menyusuri aliran sungai banjir kanal dengan menggunakan perahu karet milik KOPASSUS dan Yon Bekang TNI AD yang dimulai persis darisamping Mall Season City, tepatnya di Rt 01 / 01 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, titik akhir Pluit Penjaringan Jakarta Utara. (Humas Polsektro Tambora)