DPRD Musi Banyu Asin siap awasi seleksi penerimaan Pol PP

Ilustrasi

LIBASS - Sekayu, Muba, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan,  siap mengawasi seleksi penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Desember 2013 guna mengantisipasi adanya percaloan. 

Ketua Komisi I DPRD Musi Banyuasin (Muba) Ir Azhari Ahmad, Jumat, mengungkapkan, pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap proses seleksi penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) pada  Desember mendatang agar berjalan sesuai prosedur yang bersih dan transparan.

"Kami sudah mendengar adanya isu-isu yg meresahkan dalam rencana penerimaan Pol PP. Untuk mengantisipasi itu kami akan awasi prosesnya," kata Azhari saat dihubungi melalui telepon.

Ia menambahkan, langkah yang diambil oleh Kepala Satuan Pol PP Muba, dengan melakukan seleksi ulang sudah bagus. Selain itu juga mendapat dukungan dari Bupati Muba H Pahri Azhari.

"Langkah yg diambil sudah benar, apa lagi adanya pernyataan dukungan dari Bupati," jelasnya.

Dia menambahkan, dalam penerimaan seorang pekerja ada sebuah proses. Setelah itu, adanya kelanjutan yang dapat dijadikan acuan untuk membayar gaji. "Sebelum membayarkan gaji, tentunya ada landasan. Sehingga tidak menyalahi aturan," tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Muba H Pahri Azhari, menegaskan akan mengusut dugaan adanya pemberian uang dari anggota Pol PP honorer ini kepada oknum pejabat di Pol PP Muba.

"Saya tidak mengetahui hal itu (Pemberian uang) namun akan kita usut," ujarnya.

Permasalahan pemberian uang kepada oknum pejabat Pol PP yang memasukan orang untuk menjadi pegawai honor Pol PP ini bermula ketika ratusan tenaga honor ini dirumahkan oleh Bupati Muba karena tidak memiliki surat perjanjian kerja (SPK).

Sebanyak 181 anggota Pol PP ini terpaksa dirumahkan karena tidak memiliki SPK saat mereka masuk kerja sebagai tenaga honor Pol PP sehingga membuat Pemkab Muba tidak bisa membayar gaji honorer tersebut.

Selain itu perekrutan tenaga honorer ini juga tidak melalui rekomendasi bupati sehingga sifatnya ilegal dan juga akibat perekrutan sepihak ini tenaga honor Pol PP menjadi over kuota.

"Perekrutan Pol PP kan harus diketahui oleh bupati dan juga dalam merekrut anggota Pol PP ada kriterianya seperti tinggi badan, kesehatan, dan lainnya," jelasnya.

"Lihat saja sekarang banyak Pol PP yang badannya kecil-kecil ," tambahnya.