Fraksi PDI Perjuangan Muba boikot sidang paripurna

Rapat Paripurna DPRD Muba

LIBASS - Sekayu, Muba, Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dari Farksi PDI Perjuangan tidak menghadiri sidang paripurna pembahasan APBD Perubahan.        

"Tidak hadirnya anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dalam sidang paripurna hari ini, sebagai wujud protes terhadap kebijakan Pemkab Muba yang kurang merespon permintaannya masyarakat meninjau ulang permasalahan kisrus kepengurusan BPD di seluruh desa wilayah Kecamatan Lawang Wetan," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Anwar Hasan di Sekayu, Kamis.

    

Dijelaskannya, aksi boikot dengan tidak hadir pada rapat paripurna hari ini merupakan bentuk protes terhadap Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tidak menggubris surat untuk meninjau ulang permasalahan kisruh kepengurusan BPD di wilayah Kecamatan Lawang Wetan beberapa waktu lalu. 

      

Fraksi PDIP yang didukung Golkar meminta kepada BPMPD Muba untuk segera melakukan peninjauan ulang proses penetapan anggota BPD Kecamatan Lawang Wetan.   

     

"Aksi boikot dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan murni protes soal kisruh penetapan anggota BPD, dan tidak ada niat untuk menggagalkan pembahasan APBD Perubahan yang sedang dibahas sekarang ini," ujarnya.

Sebelumnya, ketika dilakukan pidato pengantar nota keuangan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013 pada Rabu (20/11) mencapai korum meskipun tanpa satu fraksi yaitu PDIP Perjuangan.

Rapat paripurna DPRD Muba tersbeut dihadiri oleh Bupati Muba Pahri Azhari, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, dan pimpinan FKPD dan SKPD Musi Banyuasin.

Bupati Muba Pahri Azhari mengatakan, nota keuangan yang disampaikannya pada dasarnya memuat penjelasan secara garis besar arah dan kebijakan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.        

Rancangan Perubahan APBD ini merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang perlu mendapat dukungan anggota DPRD dan seluruh lapisan masyarakat Muba, katanya.